Jakarta - Tiga kementerian dan BPKP menghadiri paparan kajian dari KPK tentang alokasi dana desa Rp 20,7 triliun. KPK menyatakan masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengalokasian dana desa tahun 2015 tersebut.
"Masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan alokasi dana desa," kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2015).
Permasalahan tersebut di antaranya terkait regulasi yang belum lengkap. Ada pula formula pembagian dana desa yang belum baku.
"Seharusnya tidak bisa asal disamakan semua desa. Bisa saja kebutuhan desa satu berbeda dengan desa yang lain," terang Johan.
"Selain itu juga belum ada satuan harga baku yang bisa jadi acuan. Rencana pertanggungjawaban APBDesnya juga seperti apa," lanjutnya.
Hadir dalam paparan kajian adalah Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta perwakilan dari Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP. Mardiasmo mengapresiasi kinerja KPK dalam melakukan maping pengelolaan dana desa tersebut.
"Pemerintah mengapresiasi kepada KPK yang telah melakukan maping kondisi real di lapangan. Kami ada beberapa rekomendasi. Khusus Kementerian Keuangan akan saya pimpin sendiri," tutur Mardiasmo.
Terima kasih telah membaca artikel diatas !!!
Kamu mau berkomentar,saran,kritikan,tanggapan tentang artikel diatas ?? Coment dibawah ini !!! Tapi ada peraturannya loh ???
1. Jangan membuat onar
2. Dilarang coment link aktif / non aktif
3. Dilarang share link bokep, hal-hal yang melanggar UUD
4. Berkomentarlah tentang artikel yang diatas
EmoticonEmoticon